Evaluasi Pemerintah Digital 2026: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota?

Purworejo, masrahayu.my.id – Transformasi digital pemerintahan memasuki babak baru. Kementerian PANRB resmi menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) yang menggantikan mekanisme evaluasi SPBE sebelumnya. Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses pemerintahan menuju pengukuran dampak layanan digital yang dirasakan masyarakat.

Dalam regulasi baru tersebut, Pemerintah Digital (Pemdi) didefinisikan sebagai transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah guna mencapai visi pembangunan nasional. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan, meningkatkan kualitas penerapan pemerintah digital, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perubahan dari Indeks SPBE ke Indeks Pemerintah Digital

Salah satu perubahan penting adalah bergantinya Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan transformasi digital sebagai pengungkit reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Evaluasi Pemdi tidak hanya menilai keberadaan aplikasi atau infrastruktur teknologi, tetapi juga mengukur keterpaduan layanan, kualitas data, keamanan siber, kepuasan pengguna, serta dampak terhadap masyarakat.

Tujuh Aspek yang Harus Menjadi Perhatian Kabupaten/Kota

Dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital terdapat 7 aspek utama dengan 20 indikator penilaian.

1. Tata Kelola dan Manajemen (10%)

Pemerintah daerah harus:

• Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pemerintah Digital.
• Menyusun Arsitektur Pemerintah Digital daerah.
• Menerapkan manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen layanan digital.
• Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap layanan digital.

2. Penyelenggara (10%)

Fokus utama pada penguatan SDM dan kolaborasi.

Pemerintah daerah perlu:

• Meningkatkan kompetensi digital ASN.
• Mengembangkan kemampuan pemanfaatan AI dan analisis data.
• Membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya.

3. Data (15%)

Aspek data menjadi fondasi pemerintah digital.

Langkah yang perlu dilakukan:

• Memperkuat implementasi Satu Data Indonesia.
• Menyusun standar data dan metadata.
• Mengembangkan statistik sektoral.
• Mengelola informasi geospasial daerah.
• Menerapkan tata kelola pelindungan data pribadi (PDP).

4. Keamanan Pemerintah Digital (15%)

Keamanan menjadi perhatian besar dalam regulasi baru.

Pemerintah daerah perlu:

• Melaksanakan audit keamanan aplikasi dan infrastruktur.
• Menerapkan manajemen keamanan informasi.
• Mengembangkan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT/TTIS).
• Memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat.

5. Teknologi Pemerintah Digital (10%)

Pemerintah daerah harus memastikan:

• Pengembangan aplikasi mengikuti siklus pengembangan yang baik.
• Infrastruktur digital memadai dan andal.
• Pengelolaan aplikasi dilakukan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

6. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)

Fokus utama adalah integrasi.

Yang harus dilakukan:

• Integrasi proses bisnis lintas perangkat daerah.
• Integrasi aplikasi.
• Pengembangan portal layanan terpadu.
• Interoperabilitas data antar sistem.

7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital (25%)

Aspek ini memiliki bobot terbesar.

Pemerintah daerah harus:

• Menyediakan fasilitas dukungan pengguna (helpdesk).
• Mengukur kepuasan pengguna secara berkala.
• Menindaklanjuti masukan masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan digital.

Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2026

Bagi pemerintah kabupaten/kota, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan:

1. Membentuk Tim Evaluasi Pemerintah Digital lintas perangkat daerah.
2. Menyesuaikan target kinerja dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi.
3. Menyusun Roadmap Pemerintah Digital Daerah.
4. Melakukan inventarisasi seluruh aplikasi daerah.
5. Mengembangkan integrasi data dan layanan.
6. Memperkuat keamanan siber dan pelindungan data pribadi.
7. Meningkatkan kompetensi ASN di bidang digital, AI, dan analitik data.
8. Membangun sistem pengukuran kepuasan pengguna layanan digital.
9. Menyiapkan eviden dan dokumentasi untuk proses evaluasi mandiri, penilaian dokumen, dan wawancara asesor.

Penutup

Evaluasi Pemerintah Digital bukan sekadar perubahan nama dari SPBE. Regulasi baru ini menuntut pemerintah daerah untuk bertransformasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola, SDM, data, keamanan, teknologi, hingga kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan pemerintah digital tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki, tetapi dari seberapa terintegrasi, aman, mudah digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan persiapan yang matang sejak sekarang, pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperoleh capaian Indeks Pemerintah Digital yang lebih baik pada tahun 2026 dan seterusnya.

Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

download disini